Forum Komunikasi Anti Mafia Tanah Desak APH Segera Tangkap Mafia-Mafia Tanah di Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MM -  Puluhan tahun tanah milik Mimi Jamilah yang terletak di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah dikuasai oleh pihak lain dan diperjualbelikan secara melawan hukum. Meskipun sudah ada keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah), penguasaan tanah tersebut tetap menjadi permasalahan hukum yang terus berlanjut.

Pengadilan Negeri Cikarang akan melaksanakan eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Mimi Jamilah pada Kamis, 30 Januari 2025, sebagai delegasi dari Pengadilan Negeri Bekasi. Eksekusi ini dilakukan setelah adanya putusan yang menguatkan bahwa tanah tersebut milik Mimi Jamilah, meskipun tetap terdapat perlawanan dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut.

Salah satu masalah terbesar adalah ikut andilnya pemilik modal dengan membangun cluster perumahan diatas tanah milik mimi jamilah secara tidak sah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1996, jual beli tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun pada tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan tersebut, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi justru membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Bekasi juga pernah mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan, namun pelaksanaan eksekusi tersebut tertunda akibat pandemi COVID-19 dan beberapa faktor lain, termasuk adanya perlawanan dari pihak yang menguasai tanah. Pihak-pihak tersebut diketahui sempat melakukan komunikasi dengan Mimi Jamilah, bahkan mengajukan penawaran kerja sama dan meminta agar sita yang telah diletakkan di atas tanah tersebut dicabut.

Forum Komunikasi Masyarakat Anti Mafia Tanah Bekasi (Forkomah-Bekasi) mendesak pihak kepolisian untuk segera bertindak dalam mengatasi masalah mafia tanah ini.

Mereka meminta kepada Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Kapolres Metro Bekasi untuk menangkap oknum-oknum yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah ilegal, termasuk oknum Kepala Desa dan perangkat desa yang diduga membuat surat keterangan palsu guna mempermudah pengalihan kepemilikan tanah yang tidak sah.

"Meski sudah ada keputusan hukum yang jelas, oknum-oknum tersebut masih terus melakukan perlawanan secara melawan hukum," tandas Ketua Forkomah-Bekasi, Roby Setiawan, S.H., M.H pada media, Selasa, 28 Januari 2025.

Dengan adanya eksekusi yang dijadwalkan pada 30 Januari 2025, diharapkan proses hukum ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan bagi Mimi Jamilah.

"Semoga penegakan hukum terhadap mafia tanah di Kabupaten Bekasi dapat memberikan solusi dan perlindungan hukum yang maksimal bagi warga yang terdampak," pungkasnya. 

(Ardon) MM

Peringati Hari Desa 2025, La Ode Ahmad :Kalau Desanya Maju, Daerahnya Maju, Indonesia Pasti Maju

SUMEDANG, MM - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan, desa berperan penting dalam memajukan Indonesia. Menurutnya, Desa memiliki berbagai sumber daya, seperti Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimanfaatkan. (14/01/2025).

"Kalau Desanya maju, Daerahnya maju, Indonesia pasti maju. Desanya menyala, menyala bangsaku," kata La Ode saat membuka Village Expo dalam rangka Peringatan Hari Desa 2025. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Selasa (14/1/2025).

Dirinya mengungkapkan alasan Peringatan Hari Desa 2025 digelar di Kabupaten Sumedang. Menurutnya, Sumedang memiliki 270 Desa mandiri yang melek digital dengan tingkat kemiskinan nol persen.

"Sehingga Bapak Menteri menyetujui ditetapkannya Sumedang sebagai puncak Peringatan Hari Desa," ujarnya. 

La Ode menjelaskan, Peringatan Hari Desa tahun ini diramaikan oleh berbagai kegiatan. Hal ini di antaranya Village Expo, Simposium, dan acara puncak yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

 "Kita menghadirkan kegiatan namanya Musyawarah Desa Nasional, ini besok di tempat ini kita lesehan, saya izin Pak Bupati," tegasnya. 

Dalam musyawarah tersebut, La Ode menerangkan, akan diisi diskusi interaktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan pemerintah desa. Selain itu, musyawarah akan dilanjutkan dengan kegiatan Gerakan Menanam Tanaman Pangan Desa atau Gemah Tandan Desa.

"Ini adalah bagian dari rangkaian seluruh Peringatan Hari Desa yang dipusatkan di Sumedang, di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka," terangnya. 

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan, dipilihnya Sumedang sebagai tuan rumah Peringatan Hari Desa 2025 merupakan sebuah kehormatan, sekaligus tantangan untuk turut menyukseskan. 

Pihaknya berkomitmen menjadikan momen tersebut untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder dalam wujudkan desa yang lebih tangguh. Ini sejalan dengan tema Peringatan Hari Desa tahun ini, yakni "Desa Tangguh Pangan, Indonesia Sejahtera".

"Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana ketahanan pangan menjadi isu yang sangat mendesak di seluruh dunia termasuk di Indonesia," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Yudia menilai, desa saat ini diharapkan dapat menjadi basis produksi pertanian dan harus mampu berperan aktif dalam memastikan ketahanan pangan. Guna mencapai itu, lanjut Yudia, masyarakat desa harus mendukung berbagai program ketahanan pangan nasional.

"Dengan semangat kebersamaan, kita harapkan dapat menciptakan desa-desa yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek pangan," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini juga diserahkan piagam penghargaan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2024 yang diberikan secara simbolis kepada enam Desa. Mereka di antaranya Desa Sidomulyo, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan; Desa Margajaya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat; Desa Srimulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Desa Panarungan, Kabupaten Badung, Bali; Desa Simbune, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara; dan Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

(Rohili) MM

Abaikan Laporan Warga, FKMPB : Kasatpol PP Kabupaten Bekasi Tak Punya Nyali, OMDOGE Alias 'Omong Doang Gede!'

KABUPATEN BEKASI, MM – Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB), Eko Setiawan, mempertanyakan kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Surya Wijaya.

“Mana soal aduan kita FKMPB terkait maraknya lahan Fasos-fasum diwilayah Desa Sumberjaya yang disewa-sewakan oknum sampai sekarang tidak ada tindakkan dari Satpol PP Kabupaten Bekasi kecuali hanya melakukan pendataan, entah karena takut terhadap oknumnya atau memang sudah ada main mata di kedua belah pihak, ” sindir Eko kepada Awak Media, Senin (13/1/2025).

Aduan FKMPB, kata Eko, selaku masyarakat sosial kontrol yang menyuarakan melalui media hanya dijadikan bargening untuk suatu tujuan, bukan untuk melakukan tindakkan tegas, terkait penegakkan Peraturan Daerah (Perda), Kabupaten Bekasi.

“Kalau memang dugaan kita salah bahwa aduan kita hanya dijadikan bargening untuk mendapatkan sesuatu ya lakukan tindakkan tegas dong sesuai aturan. Lakukan penertiban, bukan hanya sekedar mendata. Untuk apa ada Satpol PP selaku Penegak Perda,” tukasnya.

Jika dievaluasi kebelakang, lanjut Eko, terkait kinerja Satpol PP Kabupaten Bekasi seperti perizinan Wisata Megasari Waterpark, Pebayuran, sampai sekarang tidak terbukti dilakukan penyeggelan oleh Kasatpol PP Kabupaten Bekasi meski sudah melontarkan ancaman.

“Begitu juga dengan keberadaan kolam renang Sio Waterpark di Perumahan Griya Asri 2, Tambun Selatan yang sempat diancam mau dibeko... mana sampai sekarang masih bebas beroperasi tanpa halangan, terlihat sekali Kasatpol PP, Surya Wijaya tak punya nyali dan OMDOGE Alias Omong Doang Gede!,” tandas Eko Setiawan dengan nada tinggi.

Terbaru, lanjut Eko, laporan terkait maraknya lahan fasos-fasum diwilayah Desa Sumberjaya, Tambun Selatan yang menjadi ladang bisnis sewa menyewa oleh oknum ketika dilaporkan hanya dilakukan pendataan tanpa tindakkan selaku penegak Perda, Kabupaten Bekasi.

“Ancaman Kasatpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, satupun tidak terbukti sampai sekarang tidak ada yang disegel maupun ditindak tegas. Informasi yang kita berikan diduga hanya dijadikan bargening untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan pribadinya saja, bukan untuk kewajiban tugas dan masyarakat!,” tegasnya.

Untuk itu, tambah Eko, dirinya bersama FKMPB berharap kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada 2024, melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kasatpol PP, Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya.

“Kita berharap pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Pilkada 2024 nanti segera melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kasatpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya. Pilih yang lebih Profesional, Proporsional, Inovatif dan Produktif agar Kabupaten Bekasi dapat lebih tertib dan teratur,” pungkasnya. 

(Tim) MM

Pengurus SMSI Diminta Terus Kompak Dan Solid, Ketum SMSI Firdaus Sambangi Jendral TNI (Purn) Dudung Abdurachman

JAKARTA, MM - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia  (SMSI)  Pusat, Firdaus  berkunjung ke kantor Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat  Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang kini dipercaya Presiden RI Prabowo Subianto menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di  Kantor Sekretariat Negara Jalan  Cut Mutiya No. 10 Jakarta Pusat,  Senin (6/1/2025). Turut  hadir bersama Firdaus,  Iwan Sunano  Humas SMSI, Hendra dan Nasky Tim IT SMSI Pusat.

Firdaus disambut Dudung Abdurachman yang pada kesempatan tersebut didampingi Asep Sugiharto selaku Deputi  Strategis Penasehat Presiden, dan  Khalid Zabidin Tim Ahli Penasehat Presiden.

Dalam momen tersebut, Firdaus menyampaikan bahwa SMSI tetap konsisten bergerak tegak lurus dengan peneguhan idiologi pancasila.

Selain itu, Firdaus juga turut melaporkan bahwa dalam waktu dekat, SMSI akan menggelar Lokakarya Nasional sebagai rangkaian dari peringatan  Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sekaligus SMSI akan melakukan penataan sekretariat dan studio SMSI di jalan veteran.

Menanggapi hal tersebut, selaku Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat, Dudung meminta segenap jajaran  SMSI tetap solid  dan  terus bergerak.

"SMSI itu ada dimana-mana. Saya ke daerah pasti ada SMSI," ucap Dudung Abdurachman.

Disamping itu Dudung berharap agar pembenahan sekretariat SMSI agar segera dirampungkan mengingat fungsinya yang sangat vital bagi organisasi dan pihaknya siap untuk ikut berperan serta.

(*) MM

Wujud Penghormatan Negara, Menhan Sjafrie Berikan Penganugerahan Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan RI

KUPANG, MM – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri kegiatan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Seroja), di Lanud El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/1/2025).

Penganugerahan tanda kehormatan kepada para veteran ini diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan, Nomor : KEP/1727/M/XI/2024, Tentang  Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Seroja).

Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa penganugerahan tanda kehormatan ini merupakan momen bersejarah dan menjadi kesempatan yang istimewa untuk menyampaikan ucapan selamat dan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Seroja) yang hadir.

“Kita juga patut menundukkan kepala untuk para Pahlawan Seroja yang telah mendahului kita. Semoga arwahnya diterima Tuhan Yang Maha Besar atas pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai,” ujar Menhan.

Menurut Menhan, suatu kewajaran bahwa penghargaan ini diberikan negara kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Seroja). “Ini tidak hanya merupakan simbol, tetapi ini adalah penghormatan negara dan pemerintah kepada bapak ibu sekalian atas jasa-jasa yang telah diabdikan kepada negara dan bangsa,” tegas Menhan Sjafrie.

“Sekali lagi atas nama pemerintah dan negara, saya mengucapkan selamat kepada para penerima tanda penghormatan. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua, terutama generasi penerus untuk selalu memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, serta menjadi inspirasi kepada generasi penerus yang akan datang,” tutup Menhan Sjafrie.

Turut mendampingi Menhan Sjafrie dalam kesempatan tersebut yaitu Sekjen kemhan, Wakasad, dan Dirjen Pothan Kemhan.

(Ikhsan) MM