Jelang Pilkada, Pj.Gubernur Sumut Fatoni Inggatkan Netralitas ASN Dan Kepada Kepala OPD 'Jangan Golput'!

MEDAN, MM – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengingatkan kembali para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tidak golput pada Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut di sampaikannya di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Selasa (26/11/2024).

“Besok hari pemilihan, saya terus ingatkan hal ini, netralitas, netralitas ini yang utama, karena sudah diatur di dalam Undang-Undang, saya ingatkan ada sanksi bagi ASN yang tidak netral, ini pesan untuk kita semua,” kata Fatoni kepada para kepala OPD yang hadir.

Selain diatur dalam Undang-Undang, melalui sikap netral ini juga ingin menunjukkan komitmen yang telah dibuat pada saat deklarasi netralitas ASN, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu pada masyarakat. Diketahui juga, Fatoni telah menerbitkan surat edaran tentang netralitas ASN pada Juli 2024 lalu.

“Ini tekad kita bersama, kita tunjukkan komitmen kita bahwa netralitas terus terjaga,” kata Fatoni.

Meski netral, ASN tetap memiliki hak pilih pada saat Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 nanti. Ia pun mengimbau kepala OPD untuk mengingatkan ASN ataupun pegawainya untuk datang ke TPS, guna memberikan hak suara.

Ia pun menjamin kebebasan memilih para ASN Pemprov Sumut. Ia juga tidak pernah memberi arahan untuk memilih di satu pihak. Menurutnya, hal tersebut bukanlah cerminan demokrasi.

“Meski netral, tidak boleh memberikan dukungan, ASN diberi kesempatan untuk memberikan hak suaranya di TPS, di TPS para ASN bebas memilih siapa saja tanpa paksaan, inilah prinsip bebas memilih pilkada yang kita miliki,” kata Fatoni.

Selain menyampaikan kedua pesan tersebut, pada kesempatan yang sama, juga dibentuk tim monitoring Pilkada di daerah. Hal tersebut bertujuan agar Pemprov Sumut secara langsung dapat memantau jalannya pilkada secara lancar, aman dan damai di daerah..

Para kepala OPD Pemprov Sumut akan menyebar untuk memantau jalannya Pilkada serentak di daerah. Sehingga seluruh potensi kerawanan yang ada dapat diatasi dengan cepat. 

“Tim monitoring sudah dibentuk, kita sebar kepala OPD kita ke seluruh daerah di Sumut, kita monitoring kelancaran Pilkada ini, kita harapkan Pilkada berjalan tanpa kendala apa pun,” kata Fatoni.

(Butet) MM

Relawan Cabup Dan Cawabup No.03 AA 'Barisan Muda AKK' Beri Bantuan Pada Warga Terdampak Banjir di Desa Sukarukun

KABUPATEN BEKASI, MM - Barisan Muda AKK yang bermoto "Muda Cerdas Berintegritas" selaku relawan dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bekasi nomor urut 3,  Dr Asep Surya Atmaja dan Ade Koswara Kunang SH memberikan bantuan sembako kepada para korban banjir di Rt 001/Rw 07, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, pada (21/11/2024).

Diketahui bahwa, korban rumah terdampak banjir mencapai 40 rumah terendam di wilayah Rw 07 sehingga para warga terdampak tersebut terpaksa mengungsi sejenak, namun tetap kembali kerumahnya guna membenahi kondisi rumah mereka masing-masing.

Dlam keterangannya Ketua Koordinator relawan Barisan Muda AKK mengatakanbhwa, "Pada hari ini kita memberikan bantuan berupa air mineral, Mie Instan, kayu putih dan yang lainnya kepada warga Sukatani yang ada di Desa Sukarukun yang terdampak banjir, mangkanya kami dari Tim Ade Koswara Kunang bersama Dr Asep kita turun langsung melihat dan memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ungkap Murdani Bontot.

Lanjutnya,"Unit rumah yang terendam dari pinggiran kali itu lumayan banyak, kurang lebih ada 40 an lebihlah karena memang yang pinggir-pinggiran itu memang terdampak dengan adanya banjir kirima,' jelasnya.

Terkait mengenai inisiasi yang muncul kemudian diimplementasikan secara langsung oleh Tim Relawan AA diuraikan oleh Tim relawan Barisan Muda AKK.

"Kami dari Tim Ade Koswara Kunang..kami selalu peduli keada masyarakat bahkan sebelum adanya banjir-banjir ini..ya, ketika pengurukan sungai ini kami juga ikut membentu bahkan kami ikut memberikan fasilitas seperti Bekko untuk melakukan normalisasi yang ada di kali. Sebelumnya sudah kerap kali kita lakukan," tutur Bontot.

Ditanyakan , apakah kegiatan tersebut akan di lakukan secara berkesinambungan di berbagai titik terdampak banjir di Kabupaten Bekasi .

"Ya berkesinambungan..nah rencananya kita akan ke Muara Gembong, pokoknya yang terdampak-terdampak oleh banjir kiriman dari Bogor kita akan turun langsung kepada masyarakat dan kita akanmemberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat,"ujar Ketua Tim Penanggulangan Bencana AA.

Terkait mengenai Tim BPBD Kabupaten Bekasi yang juga telah hadir membantu masyarakat. Sisi manakah yang dilakukan Tim AA dalam menanggulangi warga terdampak banjir di lokasi terdampak terhadap  BPBD Kabupaten Bekasi.

"Kalau kami prinsipnya berbicaranya BPBD kalau memang ini sudah ada tendanya dan sudah ada fasilitasnya tetapi kita di luar dari Pemerintahan kita dari Tim pemenangan kita turun langsung kepada masyarakat. Jadi kita tidak melihat dari yang lain tetapi kita..kitanya yang turun langsung kepada masyarakat untuk melihat dan meninjau apa saja yang kekurangan-kekurangan di masyarakat yang di butuhkan. Jadi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Pemerintah itu maka Tim AA terjun untuk menyentuh langsung ke masyarakat," paparnya.

Ditanyakan, apakah kegiatan tersebut akan menjadi skala prioritas dan berkesinambungan manakala Paslon nomor urut 03 terpilih menjadi BUpati Dan Akil Bupati Bekasi.

"Pada prinsipnya kita sebagai Tim Pemenangan ketika Ade Koswara Kunang menjabat sebagai Bupati Bekasi di izinkan oleh Allah menjadi Bupati Bekasi, kami akan semakin intens dan akan semakin masif. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika masyarakat terdampak...ya kitakan selalu bantu ketika Ade menang kita akan lebih masif dari pergerakan sekarang," bebernya.

Disentuh apakah Pemkab Bekasi selama ini dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kurang tepat sasaran dan kurang mengena kepada para terdampak banjir sehingga relawan AA tampil menggenapi.

"Kami ketika kang Ade menjabat sebagai Bupati Bekasi kita akan lebih masif dan lebih intens untuk memberikan kalau memang ada hal-hal yang kurang dari suatu Pemerintahan, karena memang ketika Ade menjabat sebagai Bupati, ya itu adalah sebaga Bupati yang memang yang memiliki skala pemerintahan yang luas, maka dari itu kita akan selalu bantu. Bantuan ini termasuk normalisasi juga, turun juga, kita turun ke kali Cikarang..ya kita membantu normalisasi juga," pungkas Ketua dan Kordinator Tim Penanggulangan bencana relawan Barisan Muda AKK, Murdani Bontot.

(Joggie) MM

Mendagri Mendesak Kesiapan Pemerintah Daerah Sukseskan Pilkada Serentak Dan Antisipasi Libur Panjang Akhir Tahun

JAKARTA, MM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah (Pemda) menghadapi dua agenda besar dalam waktu dekat, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dan libur Natal serta Tahun Baru.

"Pilkada Serentak pertama kali seluruh Indonesia, semua daerah kecuali Gubernur DIY dan Wali Kota di Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu. Tapi semua daerah melakukan Pilkada semua terdampak dan ini terjadi mobilisasi, dan tanggal 27 November hari Rabu depan itu adalah hari libur nasional," ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Bencana Hidrometeorologi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (18/11/2024).

Mendagri juga mengingatkan Pemda untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat selama masa kampanye hingga proses pemungutan suara. Dia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan logistik agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat mengganggu stabilitas. 

“Jadi jangan sampai terjadi kelangkaan stok,” tegas Mendagri.

Setelah pelaksanaan Pilkada, Mendagri meminta Pemda untuk mewaspadai dampak dari libur panjang Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat. 

"Setelah Pilkada nanti ada Natal dan Tahun Baru, bulan depan liburnya cukup panjang. Masyarakat akan berlibur juga, ini perlu kita antisipasi juga," tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan inflasi pada November cenderung meningkat dibandingkan Oktober. Berdasarkan data historis, inflasi November 2023 month-to-month mencapai 0,38 persen, naik dari 0,17 persen di Oktober.

Tren serupa juga terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga perlunya kewaspadaan dalam mengelola inflasi di tingkat daerah. “Di tahun 2023 yang menjadi penyumbang inflasi bulan November adalah cabai merah, cabai rawit, juga bawang merah dan tarif angkutan udara," ungkap perempuan yang akrab disapa Winny tersebut.

(Irfan) MM

Dukung Pilkada Yang Damai Dan Aman di Papua, Satgas Yonif 641/Bru Hadiri Rapat Sosialisasi Bagi Masyarakat Yalimo

YATIMO, MM - Satgas Yonif 641/Bru Pos Kout Elelim menghadiri rapat sosialisai dan komunikasi dengan Pemda, KPU dan Bawaslu agar semakin terjalin sehingga terciptanya kedekatan yang harmonis dan damai dalam melaksakan pilkada Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, (16/11/2024).

Kegiatan yang di lakukan oleh personil Pos Elelim dengan turun langsung oleh Wadansatgas Kapten Inf l Gusti Ngurah Ketut Budiartana tentang menjaga keamanan wilayah Distrik Elelim yang akan di selenggarakan pilkada.

"Sosialisasi antara Satgas dengan Pemda, KPU dan Bawaslu juga harus di laksanakan sebagai sarana pendekatan dan dengan memberikan rasa aman bagi masyarakat di Distrik Elelim dan jajaranya," terang Wadansatgas pada Awak Media di lokasi.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Yalimo," tutup Kapten Inf l Gusti Ngurah Ketut Budiartana.

Sementara Pjs. Bupati Kabupaten Yalimo mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Prajurit TNI dan Polri.

"Kami merasa lebih aman dan nyaman melaksanakan aktivitas dengan adanya bapak-bapak TNI dan Polri yang selalu menjaga keamanan di sekitaran kami ini," ujar Pjs. Bupati Kabupaten Yalimo.

Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan damai dan pada hari pelaksanaan pilkada.

"Terutama pada saat melakasakan pilkada kami berharap untuk bapak-bapak TNI dan Polri selalu waspada menjaga keamana bagi masyarakat di Distrik Elelim ini . Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut", pungkas Hasuka Hisage S.Pd., M.Pd.

(Tugiono) MM

Wamendagri Pantau Kesiapan Pilkada Gorontalo, Tekankan Kualitas dan Partisipasi Pemilih Terjaga Baik

GORONTALLO, MM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan agar kualitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 terjaga dengan baik. Hal itu tidak hanya menyangkut partisipasi pemilih, tapi juga substansi dari tujuan digelarnya Pilkada.(14/11/2024).

“Jadi, kita ingin kualitas dari Pilkada Serentak ini baik, bukan hanya secara kuantitas tapi betul-betul secara substansinya juga,” katanya pada kegiatan Layanan Rekam Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gorontalo, sekaligus memantau kesiapan Pilkada di Provinsi Gorontalo, Kamis (14/11/2024).

Dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas, Kemendagri melakukan jemput bola ke daerah-daerah untuk memantau serta mendorong generasi muda yang duduk di sekolah menengah agar berpartisipasi aktif. Generasi muda, menurutnya, perlu diberikan pemahaman secara komprehensif berkaitan dengan Pilkada serta kandidat kepala daerah yang hendak mereka pilih.

“Artinya, anak-anak ini tahu mengapa harus mencoblos, mencoblos siapa dan punya pemahaman yang baik tentang kandidat-kandidatnya semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wamendagri Bima Arya juga menyinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, telah menyiapkan Desk Pilkada untuk memantau dan mengantisipasi potensi permasalahan yang terjadi selama Pilkada. Selain itu, masyarakat bisa melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika menemukan indikasi pelanggaran.

“Sanksinya tentu disesuaikan dengan aturan yang ada. Bisa teguran secara lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap,” tandasnya.

(Andi Bahtiar) MM