Kades Setia Mekar Langgar Pemilu Dilaporkan APPB , Camat Tambun Selatan : Walaupun Dia Bukan PNS Tapi Diakan Kepala Desa Dan Tidak Boleh!

KABUPATEN BEKASI, MM - Maraknya pemberitaan Media Online dan menjadi viral yang menyangkut tentang pelaporan Kades Setia mekar, Suryadi SH oleh para mahasiswa yang tergabung dalam  Aliansi Pemuda Pembaharuan Bangsa (APPB) yang motori oleh Muhammad Fajar Waryono atas dugaan melakukan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi menuai tanggapan serius dari Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi, pada Selasa (12/12/2023).

Hal tersebut di ungkapkan Camat Tambun Selatan saat di konfirmasi Awak Media di Kantor Kecamatan Tambun Selatan.

"Mudah-mudahan itu tidak benar adanya, ya, saya selaku Camat sebelum saya duduk di sini  sekarang karena memang kita ada Pemilihan Presiden, saya berharap jajaran saya  pemerintahan, bener ada di tengah-tengah sebagai wasit, jangan sampai nanti...karena sekarang yang ngawasin kita banyak, yang ngawasin kita Handphone, dua jari titik segala macem, sekarangkan uda manjur bangat tuh, asal ngetik-ngetik udah nyampe, nah mangkanya harapan saya mari kita jaga sama-sama, kalao memang toh misalnya..ya mudah-mudahan itu tidak tidak benarlah," ungkap Sopian Hadi pada mediamegapolitan.online.

Camat Tambun Selatan menekankan bahwa sebelumnya sudah kerapkali Ia melakukan sosialisasi kepada para Kepala Desa yang ada di bawah pengawasannya untuk selalu mnentaati Peraturan Pemerintah Pusat terkait Pemilu 2024.

"Oh jelas, ketika kita rapat minggon Kecamatan, minggon Desa, waktu kita kumpul di Polsek...kita bikin Deklarasi Damai Bersama kan kita pada kumpul dan waktu kita di pengajian juga, tolongdeh jaga Kampung kita jangan sampai ada masalah terutama kaitan dengan Pemilu," sambungnya.

Berkaitan dengan himbauan yang senantiasa disampaikan Camat Tambun Selatan dalam setiap pertemuan yang dilakukannya, terutama yang berkaitan dengan Pemilu. 

"Sejajaran semua Aparat Pemerintahan kita sebagai wasit jaga di tengah-tengah...jangan ada yang bermain ngemprit sono - ngemprit sini..kita bener-bener lurus .tegak lurus..sesuai dengan real yang akan kita jalankan," tegas Sopian Hadi.

Dirinya juga menegaskan bahwa sosialisasi tersebut bukan hanya dari dirinya saja, namun juga dari pihak Panwas, KPU dan Lainnya.

"Yang jelaskan instruksi bukan dari kita juga, kan dari temen-temen Panwas, KPU dan lain-lain, jajaran, mengenai Pemilu sudah di sampaikan mulai di Kabupaten di KPU di Panwas sampai di Kecamatan, saya pikir itu sudah lengkap, apalagi sekarang orang belajar bisa liat dari TV dari Buku yang jelas sudah taulah seperti apa, karena Pemilu ini bukan sekali-dua kali saya menganggap, ya tolong mari kita jaga dan jadi wasit yang bener," tandasnya.

Camat Tambun Selatan juga mengatakan bahwa, dirinya benar-benar menjalankan sesuai dengan Instruksi Presiden, Mendagri, Gubernur serta Bupati yang menyatakan bahwa ASN harus Netral di dalam Pemilu 2024.

"Kan ASN itu harus netral, jangan di belok belokan, tegak lurus kita karena kita wasit..udah jelas-jelas onthe track..udah harus, sekarang uda jadi keharusan, karena kita wasit..ya kita diliatin orang juga,"terangnya.

Terkait dengan Kades Setia Mekar, Suryadi SH yang di laporkan APPB ke Bawaslu atas dugaan kecurangan dengan melakukan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi Camat Tambun Selatan Menegaskan.

"Yang jelaskan disitu ada aturannya juga, kitakan punya Panwas ada KPU juga, semua juga mempunyai aturan main juga, kalau saya sih paling tidak ya..nanti ketika rapat kembali kita mengulas jangan sampai ada hal-hal yang tidak di inginkan, kalau memang ada keteledoran mungkin juga kita kembalikan lagi ke ruhnya," tegas Sofyan Hadi.

"Sebagai Pemimpin, sebagai Aparatur Sipil Negara walaupun dia bukan PNS tapi diakan Kepala Desa dan tidak boleh," pungkas Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi.

(JLambretta) MM

Pameran Inovasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ke-29 Th 2023 Digelar BPSDM di Jakarta

JAKARTA, MM – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pameran inovasi dari peserta proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan ke-29 Tahun 2023. Pada Kamis (7/12/2023). Pameran itu berlangsung di Gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta. (8/12/2023).

Upaya tersebut merupakan komitmen Kemendagri dalam mewujudkan Open Government Partnership yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Dalam acara ini, sejumlah inovasi yang telah dihasilkan para peserta dipamerkan kepada pengunjung.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Turut hadir pada acara ini sebanyak 59 peserta dari perwakilan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah (Pemda).

Dalam sambutannya, Yusharto menjelaskan, inovasi yang dipamerkan merupakan bentuk aktualisasi kepemimpinan strategis para peserta. Pembentukan inovasi, kata dia, setidaknya memerlukan 5 tahapan di antaranya drum up, diagnosa, design inovasi, delivery, dan display.

"Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang mencatat bahwa sasaran inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah," ungkap Yusharto.

Berdasarkan data dari Global Innovation Index, Indonesia berada di peringkat ke-27 dari total 172 negara. Dirinya berharap para peserta tersebut mampu meningkatkan inovasi yang telah dibuat.

“Sehingga inovasi ini dapat dikelola menjadi satu ekosistem inovasi dalam lingkungan kerja masing-masing," ujar Yusharto.

Yusharto berpesan, para peserta agar terus berpikir kreatif dan mampu menciptakan inovasi di tempat kerja masing-masing. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih dinamis dan tidak monoton.

Sebagai informasi, para peserta berasal dari instansi KPK, DPR RI, BNPT, BKKBN, serta Lembaga Administrasi Negara. Selain itu, beberapa di antaranya berasal dari Pemda meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, serta dari sejumlah Pemerintah Kabupaten.

(Dito) MM

Rakornas Investasi 2023, Mendagri Minta Pemda Tingkatkan Kapasitas Fiskal Untuk Kemajuan Daerah Dengan Berbagai Kewenangan

JAKARTA, MM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus meningkatkan kapasitas fiskal demi kemajuan daerah. Berbagai kewenangan yang diberikan pada Pemda perlu dioptimalkan untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Demikian penekanan Mendagri dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Mengenai kapasitas fiskal daerah, daerah-daerah ini, kita ini semenjak ada otonomi daerah, daerah-daerah diberi kewenangan yang lebih besar, dipilih oleh rakyat. Jauh berbeda dengan masa Orde Baru, ditunjuk, dan bergantung kepada pusat," katanya.

Mendagri menjelaskan, kapasitas fiskal Pemda yang terlihat pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari tiga hal. Pertama, transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga. Kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi dan pajak daerah. Ketiga, sumber-sumber lainnya, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Nah, sebetulnya adanya pemekaran daerah-daerah ujungnya adalah kemandirian fiskal yang ditandai dengan PAD-nya lebih dominan dari transfer pusat, Pendapatan Asli Daerah lebih besar daripada transfer ketergantungan pusat,” terangnya.

Dirinya mengungkapkan, Pemda yang memiliki PAD besar akan lebih tahan terhadap goncangan, terutama jika terjadi gejolak keuangan negara di tingkat pemerintah pusat. Dengan kuatnya keuangan daerah, maka ketika terjadi gejolak ekonomi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah akan tetap bisa bertahan (survive) dan program-program untuk kepentingan rakyat tetap dapat dijalankan. Namun, sebaliknya ketika Pemda masih menggantungkan kapasitas fiskalnya pada dana transfer dari pusat, maka daerah tersebut akan sulit untuk maju.

“Kalau tergantung dari transfer pusat, saya sudah bisa bayangkan daerah-daerah itu tidak akan bisa maju, dan jangan pernah mimpi untuk maju,” ujarnya.

Hingga hari ini, kata Mendagri, masih ada Pemda yang 95 persen fiskalnya berasal dari transfer pusat. Dari jumlah itu bahkan sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai seperti pembayaran gaji, tunjangan, hingga biaya operasional. Sementara belanja modal yang diberikan kepada rakyat hanya sebagian kecil, yaitu di kisaran 10-20 persen.

“Yang bisa membuat perubahan itu adalah belanja modal, bukan belanja pegawai, belanja pegawai hanya menyejahterakan pegawai, rakyatnya sudah [tidak kebagian]. Nah kalau kita melihat data, hampir sebagian besar kabupaten/kota itu kapasitas fiskalnya lemah, yang ditandai dengan tergantung pada transfer, PAD-nya rendah sekali,” ungkapnya.

Dari data yang dimilikinya, Provinsi Banten menjadi daerah dengan PAD tertinggi sebesar 75 persen, disusul dengan Provinsi DKI Jakarta sebesar 73 persen. Dua provinsi ini bersama dengan Pemda lain yang PAD-nya juga tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, bisa membuat berbagai macam program untuk rakyat. Karena itu, bagi daerah-daerah yang masih dominan bergantung pada transfer pusat diminta untuk bekerja keras.

“Nah daerah-daerah yang susah ini, yang tergantung kepada pusat ini jawabannya satu, swastanya harus hidup. Dan untuk swastanya harus hidup, maka tidak ada jalan lain kata-katanya cuma satu, [yakni] investasi. Dan investasi jangan dikonotasikan dengan investasi asing saja, investasi dalam negeri pun pengusaha nasional, pengusaha lokal juga termasuk,” tandas Mendagri.

(Iksan) MM

Seminar Internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy ke-12 Resmi Dibuka Menteri Keuangan di Bali

BALI, MM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati,  membuka seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) yang ke-12 di Nusa Dua, Bali. AIFED, diselenggarakan setiap tahun oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan kebijakan, dan mempertemukan akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan dalam satu platform untuk berdiskusi dan menawarkan solusi yang bisa diterapkan terhadap masalah paling mendasar yang dihadapi Indonesia.(06/12/2023).

Indonesia telah melaksanakan peran besar untuk menciptakan diskusi antar beberapa grup yang berbeda bukan hanya dalam konteks domestik tapi juga dalam konteks internasional untuk bersatu dalam keberagaman sehingga kita dapat melihat peran dialog menjadi sangat penting.  “Indonesia akan terus berperan lebih dalam agenda internasional, manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan dunia tapi juga untuk kepentingan Masyarakat Indonesia untuk mencapai indonesia maju 2045”, ujar Febrio Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam sambutan AIFED 2023.

Pada tahun ini, AIFED mengambil tema “Fragmented World: Recalibrating Development Strategies” yang menggali isu-isu seputar geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan pengaruhnya pada geoekonomi dunia.

Dalam pidato pembuka, Menkeu menyampaikan bahwa dunia kini berada di era yang ditandai dengan semakin meningkatnya fragmentasi ekonomi, perubahan cara pandang dalam memandang proses hubungan internasional, perdagangan, dan lebih ekstrim kebangkitan nasionalisme yang melihat negara lain sebagai musuh alih-alih sebagai teman.

“Perekonomian global berkembang menjadi lanskap yang sangat kompleks. Ketegangan geopolitik dalam lima tahun terakhir mendorong negara-negara menjadi lebih inward looking. Perang dagang dalam bentuk hambatan perdagangan dan investasi yang sedang terjadi secara global, menciptakan gangguan rantai pasokan dan mengikis prinsip perdagangan bebas yang kita semua sebagai ekonom yakini bahwa perdagangan bebas seharusnya saling menguntungkan,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan di saat yang sama, dunia juga dihadapkan pada tantangan techno nationalism, menurunnya kepercayaan (trust) dalam hubungan antar negara, serta friksi antara kepentingan nasional melawan (versus) kepentingan global. Segregasi semakin masif berdasarkan geografi, kedaulatan, etnis, ras, agama, dan sekarang juga terpecah oleh kecerdasan buatan, karena semua orang dipisahkan oleh kategorisasi yang dilakukan oleh AI.

“Kita perlu melihat kembali teori dan textbook yang kita pelajari, dan mencocokannya dengan situasi sekarang, sehingga kita bisa memahami dan mempunyai sudut pandang yang lebih luas terhadap perubahan zaman.,” tambah Menkeu.

Indonesia berada pada posisi yang sangat baik dalam posisi geopolitik saat ini.  Tidak hanya karena prinsip politik internasional Indonesia yang bebas aktif, tetapi juga diberkati dengan sumber daya alam yang memainkan peran yang sangat penting dalam tren geopolitik dan geostrategis, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan resiliensi yang terbukti tangguh dalam menghadapi krisis.

“Perekonomian kita terus tumbuh sekitar 5% dalam delapan kuartal terakhir. Kami juga terus fokus pada hal-hal yang paling penting dalam membangun landasan yang tepat dan kuat bagi Indonesia untuk melanjutkan perjalanan menjadi negara berpenghasilan lebih tinggi” terang Menkeu.

Menkeu juga mengatakan kebijakan fiskal terbukti efektif memainkan peran penting sebagai peredam guncangan (shock absorber), menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing di tingkat dunia melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan institusi.

Dalam forum kerja sama ekonomi internasional, Indonesia secara proaktif berkontribusi dalam penetapan agenda global dan penyelesaian masalah global. Selama Presidensi G20 tahun lalu dan ASEAN Chairmanship tahun ini, kepemimpinan Indonesia memainkan peran penting dalam 12 dari 14 driving key outcomes seperti terbentuknya Dana Pandemi, Mekanisme Transisi Energi, Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan, dan Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN.

“Banyak hal yang sudah kita lakukan, namun saya berharap kita bisa terus mengkritisi diri sendiri, mencermati pencapaian kita sendiri, dan kekurangan pencapaian agar kita bisa terus berkembang dan membuat kemajuan” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan “Indonesia terus melanjutkan perjalanannya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) dan ini bukanlah perjalanan yang mulus dan mudah, tidak ada seorang pun yang menjanjikan bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi itu akan mudah, namun ini adalah sesuatu yang harus terus kita dukung dengan kebijakan dan institusi yang baik”.

AIFED diselenggarakan pada 6-7 Desember 2023 di Nusa Dua, Bali. Selain mengundang para ahli baik internasional dan nasional, acara ini juga didukung dan dihadiri oleh para petinggi lembaga-lembaga development partners Indonesia seperti ADB, DFAT Australia, dan GIZ Jerman. Vice President ADB Scott Morris, dan Duta Besar Australia Penny Williams turut memberikan sambutan di acara tersebut.

(Deni) MM

Pastikan Berjalan Lancar Dan Tidak Membawa Barang Terlarang, Irjen Kemenkumham Tinjau Langsung Lokasi Acara SKTT - PPPK

TANGERANG, MM - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Razilu memantau langsung jalannya seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pengamatannya, ia melihat para panitia maupun peserta telah mempersiapkan diri sehingga pelaksanaan seleksi berjalan lancar.

“Alhamdulillah dalam pemantauan (tadi) sangat baik sekali. Mulai dari alur mereka masuk, proses penitipan barang, kemudian pemeriksaan sampai masuk ke ruang ujian, melalui pendeteksian dengan detektor untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa benda terlarang,” ujar pria yang akrab disapa Ilu ini, Senin (04/12/2023) siang.

Selain memastikan proses ujian berjalan dengan lancar dan tanpa kendala, kehadirannya ke lokasi ujian juga merupakan upaya pemberian motivasi, baik kepada panitia, peserta, juga penguji seleksi.

“Para (penguji) pewawancara, mereka adalah orang yang kompeten di bidangnya, dalam jabatan (pengujian) pranata komputer, tenaga kesehatan, dan fungsional lainnya. Alhamdulillah berjalan dengan sangat baik,” kata Ilu usai meninjau peserta.

Adapun prosedur sebelum mengikuti ujian yakni para peserta datang, berlanjut ke ruang tunggu dan melakukan registrasi, kemudian menitipkan barang bawaannya di penitipan barang, sehingga para peserta hanya membawa KTP dan kartu ujian peserta. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta menjalani body checking terlebih dahulu.

Untuk diketahui, pelaksanaan SKTT PPPK yang digelar di di Auditorium Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Kampus Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Kemenkumham Tangerang berlangsung selama tiga hari, yaitu pada Sabtu (02/12/2023) sebanyak lima sesi yang diikuti oleh 1.991 peserta, kemudian Minggu (03/12/2023) sebanyak dua sesi dengan 1.238 peserta, dan terakhir Senin (04/12/2023) juga dua sesi dan diikuti 1.139 peserta.

Disamping itu, panitia juga telah menyiapkan sejumlah tenaga medis, mobil ambulance, obat-obatan lengkap dengan tabung oksigen, serta transportasi mobil untuk ibu hamil dan penyandang disabilitas dari pintu gerbang kampus menuju auditorium. 

(Dio) MM