Siapkan Solusi Jitu, Caleg DPR RI Partai Gerindra, Drg Putih Sari Prihatin Maraknya Pengangguran Tak Teratasi Pemerintah Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MM - Meraknya pengangguran yang kian terus bertambah tiap tahunnya tanpa adanya penanggulangan yang efektif serta kinerja optimal dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang nota bene berada di bawah kepemimpinan PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan semakin tak terbendung dan tak teratasi sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat Kabupaten Bekasi yang pada gilirannya memunculkan Demonstrasi warga masyarakat Kabupaten Bekasi terus bergulir menuntut Pemkab Bekasi agar dapat segera menyediakan lapangan pekerjaan untuk para warganya.(02/11/2023) Malam.

Terkait akan hal tersebut menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak selain para Aktivis, LSM dan Media termasuk Caleg DPR RI yang juga sebagai Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra, Drg Putih Sari yang merasa prihatin terhadap kondidi dan ketidak mampuan Kabupaten Bekasi di dalam mengatasi membludaknya para pengangguran yang terus bertambah setiap tahunnya di Kabupaten Bekasi.

"Kebetulan saya di komisi 9 mitra kerjanya adalah kementerian Kesehatan, ada BKKBN, Kementerian Tenaga kerja juga Badan POM itu bagian daripada mitra kerjanya komisi 9 yang selama ini Program-program yang mendorong agar menanggulangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi. Ini kita berkontribusi agar bisa dikurangi, karena memang dinamika dunia ketenagakerjaan hari ini yang memang sangat cukup komplex sehingga masih sangat-sangat sulit masyarakat bisa mendapatkan bekerja,' ungkapnya dalam acara sosialisasi persiapan Pemilu 2024 berikut acara dalam rangka menjalin silaturahmi serta ucapan terima kasih masyarakat atas terealisasinya pembangunan di lingkungan perum Villa Indah 2 Rw 038 dan Rw 042, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. (02/11/2023) Malam.

Putih Sari menyatakan bahwa, dirinya telah membuat satu Program Inovasi guna mengatasi maraknya pengangguran di Kabupaten Bekasi.

"Saya mendorong Kementerian Tenaga kerja untuk membuat suatu Program Inovasi menumbuhkan kompetensi yaitu suatu keahlian agar masyarakat bisa menjadi tenaga kerja mandiri, jadi Mind Set nya bahwa bekerja itu bukan hanya di satu Perusahaan atau Instansi. Tetapi bekerja dengan menjadikan dirinya berdaya guna dengan satu keahlian," katanya.

"Alhamdulilah selama ini kami fasilitasi Kabupaten Bekasi baik yang langsung ke Desa-desa ataupun melalui Balai Latihan yang di miliki Dinas Tenaga kerja maupun membangun Balai Latihan Kerja yang di kerjasamakan dengan Sekolah-sekolah keagamaan. Jadi ada beberapa yang di bangun di Kabupaten Bekasidengan tujuan meningkatkan Kompetensi Masyarakat agar bisa menjadi tenaga kerja yang mandiri,"tuntas Caleg anggota DPR RI Fraksi Gerindra nomor urut 2 Hajjah Putih Sari Anggota DPR RI dari komisi 9 Fraksi Partai Gerindra.

 

Acara berjalan cukup khidmad dan lancar, dengan di hadiri oleh seluruh jajaran Partai Gerindra PAC Tambun Selatan dan simpatisan, Ketua Rw 038 dan Rw 042 bersama jajaran masing-masing  serta seluruh warga perum. Villa 2 Bekasi Indah, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan.

(JLambretta) MM

Mabes TNI AD Gelar Sertijab KSAD, Tandatangani Serta Lakukan Penyerahan Naskah Risalah

JAKARTA, MM - "Pada tahun anggaran 2023, berbagai program kerja dan kegiatan telah dapat terlaksana dengan lancar, walaupun dengan berbagai keterbatasan, semua itu dapat terlihat pada beberapa pencapaian dan prestasi telah diraih oleh jajaran TNI Angkatan Darat."

Demikian disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada kegiatan penyerahan naskah risalah serah terima jabatan Kepala Staf TNI  Angkatan Darat (Kasad) dan penandatangan serta penyerahan risalah Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi, yang bertempat di Mabes AD, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, saat ini yang menjadi fokus tugas TNI yaitu masalah di Papua, bencana alam dan pesta demokrasi Pemilu.

“Visi saya adalah TNI prima, akan saya wujudkan TNI yang profesional,  hal ini saya sudah sampaikan untuk well equipt, well train kemudian well paid, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik,” tegasnya.

Dikaitkan dengan masalah Papua, Jenderal TNI Agus menegaskan untuk mengedepankan kearifan lokal masyarakat kemudian lakukan pendekatan soft power. “Sesuai saya fit and proper test lalu, jadi gunakan smart power dan  soft power dulu, nanti kita ke depankan operasi teritorial, didukung oleh operasi Intel dan operasi tempur pasukan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Jenderal TNI Agus ingin menyampaikan harapan semoga di bawah pimpinan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dapat mewujudkan misi TNI Angkatan Darat yang prima.

“Dalam menghadapi dinamika yang kompleks, agar terwujudnya kesiapan operasional TNI AD, kita harapkan setiap saat pasukan itu siap operasi,” tutupnya.

Usai penyerahan risalah serah terima jabatan, dilaksanakan juga serah terima Yayasan Kartika Eka Paksi yang merupakan rangkaian dari agenda pergantian pejabat ketua pembina yayasan. Yayasan Kartika Eka Paksi hingga saat ini telah mendukung kesejahteraan keluarga besar Angkatan Darat, di bidang sosial kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan.

(Pendi) MM

Minta Wartawan Lepas Status Rangkap Tugas, Dewan Pers Tegaskan, Masyarakat Terusik Oleh Aktivitas LSM Dan Ormas Berkedok Jurnalis!

JAKARTA, MM – Fenomena maraknya jurnalis merangkap tugas atau jabatan di sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun ormas mendapat sorotan tajam dari Dewan Pers.(28/11/2023).

Menyikapi hal ini, Dewan Pers pun meminta kepada seluruh wartawan yang terlibat dalam kegiatan baik sebagai anggota ataupun pengurus pada LSM atau ormas tertentu agar mengundurkan diri dari aktivitasnya tersebut.

Pasalnya, gejala wartawan merangkap tugas dan jabatan di LSM dan ormas ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Masyarakat merasa tidak nyaman dan terusik oleh berbagai aktivitas aktivis LSM atau ormas berkedok jurnalis ini.

Sebab, sebagian besar wartawan merangkap pengurus LSM dan ormas ini dalam kerja jurnalistiknya selalu mencampuradukkan kepentingan jurnalistik dengan agenda-agenda organisasi mereka.

Hal inilah yang membuat independensi pers ternodai dan tercederai oleh oknum-oknum yang membenarkan praktik-praktik melawan hukum dengan berlindung pada jubah pers.

Menindak kejadian ini, Dewan Pers mengeluarkan imbauan Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM yang diterbitkan di Jakarta (20/11/2023) dengan ditandatangani Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, SH, MS.

Dalam seruan itu, Dewan Pers, menyebut hak menjadi aktivis LSM dan ormas adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi.

Akan tetapi, untuk menjaga keprofesionalan tugas-tugas jurnalistik, maka seorang wartawan seyogyanya bisa membedakan dan memisahkan kepentingan kedua jenis profesi tersebut.

“Lebih baik lagi apabila wartawan tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan/aktivitas LSM atau organisasi kemasyarakatan tertentu demi menjaga kemurnian pers profesional,” seru Dewan Pers sebagaimana dikutip dari Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023.

Dewan Pers pun dalam Seruannya mengingatkan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang di dalamnya mengatur mengenai wartawan.

Berikut ini hal-hal mengenai wartawan di dalam Undang-Undang tersebut:

1. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

2. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

3. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Penafsiran: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”.

4. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara–cara profesional antara lain menunjukan identitas diri kepada narasumber.

 

(Red) MM

Sumber : Dewan Pers 

Marching Band Akmil Warnai Penutupan Latihan Praja Bhakti Taruna Akmil Oleh Bupati Boyolali di Alun-Alun Mojosongo

BOYOLALI, MM – Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo Bersama Forkompimda Kabupaten Boyolali mengikuti Upacara Penutupan Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer Tk. II TP 2023/2024 yang bertempat di  Lapangan Alun-alun Kidul Jl. Ahmad Yani No.1, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Sabtu ( 25/11/2023).

Kegiatan ini ditutup dengan parade kirab Marching band dari Taruna Akmil tingkat II dengan rute perkantoran Pemkab Boyolali- tunggu susu tumpah -simpanglima
Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Boyolali, M Said Hidayat dalam amanatnya mengatakan 

"Puji dan syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara Upacara Penutupan Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer TK II Sertar TP 2023/2024 dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun," ucapnya.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan Taruna/Taruni Akademi Militer sejumlah 382 orang yang terjun langsung membantu masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Mojosongo, melalui kegiatan Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer ini," ungkapnya.

Seperti kita ketahui Latihan Praja Bakti Taruna Akademi Militer adalah program Akademi Militer yang bertujuan mengaplikasikan materi pelajaran Pengetahuan Teritorial Taruna dan Taruni Akmil.

"Dalam moment ini kita harapkan bisa terjalin fungsi koordinasi dan komunikasi sosial, karya bakti serta pembinaan ketahanan di wilayah Boyolali," tandas Bupati Boyolali, M Said Hidayat

Sasaran Praja Bakti Taruna ini mencakup Kegiatan Fisik dan Non Fisik. Kegiatan Fisik berupa Pembuatan Tower Air, pipanisasi, pembuatan sumur bor, pembuatan gorong-gorong, betonisasi, pembuatan talud, pembuatan kolam renang serta pengecoran jalan. Sasaran Non Fisik yaitu melaksanakan Pelatihan PBB untuk Banser Desa dan Linmas, Promosi Akmil di SMA, Pelatihan Longmalap untuk relawan PMI Desa serta Pengobatan Massal di Desa Dragan.

"Saya yakin dengan kehadiran Taruna / Taruni Akmil di wilayah Boyolali ini walaupun hanya 5 hari akan menambah semangat dari warga Boyolali serta menginspirasi generasi muda untuk memiliki mimpi menjadi seorang Tentara yang hebat dalam menjaga integritas NKRI serta membangun Indonesia," terang Bupati Boyolali.

Kepada seluruh Taruna Tingkat II, Bupati berpesan untuk menjadikan latihan di Kabupaten Boyolali sebagai salah satu pengalaman dalam menempa fisik, mental dan kemampuan untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat di masa mendatang.

“Tidak ada kesuksesan yang datang dengan tiba-tiba, semuanya melalui proses kerja keras dan cucuran keringat dalam suka dan duka, sebagai titian menuju keberhasilan. Ingat proses tidak akan pernah menghianati hasil,"jelas M Said Hidayat

"Sebelum saya akhiri sambutan saya," sambungnya," Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih Jajaran Kostrad yang sudah memberikan bantuan pembuatan sumur bor di Desa Karangnongko dan Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo karena ini adalah salah satu solusi dari permasalahan kekurangan air di Boyolali selama masa kemarau panjang beberapa saat yang lalu."

"Dan saya juga menyampaikan banyak terima kasih karena Kabupaten Boyolali terpilih menjadi lokasi Praja Bakti Taruna TP2023/2024 serta minta maaf apabila selama menerima kegiatan Praja Bakti Taruna Akmil ini ada yang tidak berkenan," tutur Bupati.

"Alhamdullillah" Kegiatan Latihan Praja Bakti Taruna Akmil Tingkat II TP 2023/2024, Saya Nyatakan Ditutup.Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing, memberikan kekuatan lahir batin dan diridhoi usaha kita semua..Amiin," pungkas Bupati Boyolali, M Said Hidayat

(Agus) MM

Rakor Evaluasi Pendapatan, Mendagri Ingatkan Pemda Kepri Tingkatkan PAD Melalui Peran Swasta

BATAM, MM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) se-Kepulauan Riau (Kepri) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memgoptimalkan peran pihak swasta. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Target Pendapatan, Realisasi Belanja Daerah, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah.

“Kita mendorong swasta harus hidup, karena kalau hanya mengandalkan transfer dari pusat maka banyak program nanti yang ke rakyat itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena tidak ada uangnya, PAD harus kuat juga, pendapatan asli daerah, dan cukup banyak daerah yang PAD-nya rendah,” katanya kepada para awak media di Ballroom Marriott Hotel Harbour Bay, Batam, Kepri, Jumat (24/11/2023).

Mendagri mengatakan, pemda di Kepri perlu menghidupkan program-program yang memacu investasi melalui kemudahan perizinan. Selain itu, Pemda perlu menerapkan prinsip "win-win solution" yang menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah. Prinsip ini berlaku baik untuk investasi yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.

“Baik investasi besar, asing, investasi dalam negeri yang besar juga tidak apa-apa. Investasi tingkat lokal, termasuk yang menengah, mikro, dan ultra mikro, pedagang harian, seperti di Jogjakarta misalnya itu hidup, Kota Batam juga hidup,” terangnya.

Menurut data yang ia kantongi, hingga saat ini rata-rata realisasi belanja pemda di Kepri sudah di atas 60 persen. Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan tercatat sudah merealisasikan belanja sebesar 82 persen. Namun demikian, untuk pendapatan realisasinya masih tergolong kecil.

“Nah ini artinya kurang agresif untuk mendapatkan pendapatan, entah transfer pusat atau PAD-nya, kurang agresif. Dan kemudian karena uangnya tidak tercapai, makanya belanjanya pasti akan dirasionalisasi, direvisi lagi programnya menjadi dikurangi, yang terdampak masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri atas pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 5,47 persen. Nilai itu lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, kata Mendagri, Kepri secara ekonomi telah mengalami perbaikan.

“Recover dengan sangat baik, melampaui target nasional, tapi saya minta jangan terlena. Kenapa? Karena itu kan dirata-ratakan dari semua provinsi, kabupaten, kota. Ada yang tinggi sekali seperti Batam, Karimun, tapi ada beberapa yang rendah, seperti Natuna, Anambas. Nah ini perlu didorong,” tandasnya.

(Heri) MM