Sukseskan Instruksi Presiden Dan Implementasikan UU KIP, Kades Sukarukun Karnada Informasikan Penggunaan Dana Desa TA 2023

KABUPATEN BEKASI, MM- Implementasikan Instruksi Presiden RI, Joko Widodo serta demi mewujudkan penyelenggara kepemerintahan yang baik, bersih, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan dengan mengacu pada Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . Kepala Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Karnada mengemukakani terkait penggunaan Anggaran Dana Desa tahap satu Tahun 2023 yang di kelola oleh Desa yang di pimpinnya kepada Awak Media di kediamannya.pada Senin (24/7/2023).

 

Karnada menjelaskan bahwa, Dana Desa yang ada di Desa Sukarukun pada tahap satu yang turun pada bulan Maret 2023 telah terserap sepenuhnya dan dapat langsung di pergunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Sukarukun..terkait kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa dirinya mengungkapkan bahwa telah dipergunakan dalam bentuk 8 (Delapan) kegiatan.

"Pertama digunakan untuk pengerjaan jalan lingkungan (Jaling) yang berada di Gang Bapak Tasip, berikutnya yang Ke-2 adalah jalan lingkungan yang berada di RT Okeh, ke-3 jalan usaha tani,  ke-4 untuk BLT sebanyak 113 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ke-5 pengadaan air bersih untuk sarana ibadah (Musholah) Nurul Huda, ke-6 pengadaan air untuk Musholah Nurul Solihin, ke-7 pengadaan air bersih untuk Masjid Jami Baitul Mu'min, ke-8 untuk Honor PSM/PMD, dan yang terakhir yaitu Operasional Pos Yandu", terang Karnada, pada Senin (24/7/2023).

Kepala Desa Sukarukun, Karnada mengatakan kepada Awak Media bahwa, dengan terserapnya anggaran pada tahap satu di Tahun 2023, dia berharap bisa meningkatkan pembangunan yang berada diwilayahnya.

"Kalau abang pingin lihat terkait kegiatan mari saya antar, mana saja yang sudah kami kerjakan. Dan setiap ada kegiatan pun kami selalu melibatkan warga untuk pemberdayaan warga sekitar," katanya.

 

Kades Sukarukun sangat mengapresiasi animo masyarakat di wilayahnya serta masyarakat lainnya yang telah turut serta mendukung berbagai program yang telah maupun yang belum di jalankan oleh pihaknya dengan turut serta bersumbangsih dalam kritik dan saran dengan tenaga maupun pikiran demi terlaksananya kepemerintahan Desa Sukarukun yang transparan.

 

"Saya juga sangat berterima kasih kepada masyarakat Desa Sukarukun maupun masyarakat lainnya yang telah turut serta menyumbangkan pemikiran, tenaga maupun kritikan dan saran kepada kami selaku penyelenggara kepemerintahan di Desa Sukarukun," ungkapnya.

 

"Saya juga tidak menyangka kalau animo masyarakat baik di internal Desa Sukarukun maupun eksternal sangat kuat dalam perhatiannya terhadap Desa Sukarukun. Dan saya sangat mengapresiasi akan hal itu. Untuk itu kami dari pihak Desa tentunya senantiasa menjalankan Instruksi Presiden serta mengimplementasikan UU Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, benar dan dapat di pertanggungjawabkan dengan sumner langsung dari kami selaku eksekutif dalam Pemerintahan Desa Sukarukun," paparnya.

Terkait tentang informasi pekerjaan pada tahap dua dan tiga tahun Anggaran 2023 yang di laksanakan oleh pihak Desa Sukarukun Karnada sambil tersenyum menerangkan.

 

"Belum ada...kenapa belum ada yang dikerjakan, dikarenakan anggarannya pun belum turun dan tahun 2023 nya pun belum habis, dan saya berharap Pemkab dapat segera merealisasikan anggarannya secepatnya agar Desa Sukarukun dapat memenuhi berbagai program yang telah di persiapkan untuk masyarakat, nah jadi terkait informasi tahap dua dan tiga masyarakat kami pihak Desa meminta agar bersabar menunggu, ya," terang Kades Sukarukun, Karnada seraya tersenyum.

 

(Red) MM

Dinilai Relevan Dan Menginspirasi, Wapres Minta Generasi Muda Muslim Indonesia Teladani falsafah Hidup Ajaran Sunan Kudus 'Gusjigang'

JAKARTA, MM – Kudus merupakan daerah yang memiliki tradisi kewirausahaan yang menonjol. Hal ini terlihat dari maraknya aktivitas ekonomi di Kabupaten Kudus, sehingga Kudus termasuk ke dalam tiga besar wilayah penopang ekonomi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, falsafah hidup yang diajarkan oleh Sunan Kudus, yaitu Gusjigang (bagus perilakunya, pintar ngajinya, dan bisa berdagang), harus terus dilanjutkan di masa kini oleh warga kudus pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

“Saya menilai, falsafah ini terus relevan untuk menginspirasi hidup kita, terutama generasi muda. Saya pun berharap, generasi muda muslim Indonesia menjadi generasi yang Gusjigang, yaitu generasi yang terus mendalami ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan, memiliki akhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta kewirausahaan. Saya sendiri membuat istilah “Gus Iwan” yang artinya santri bagus, pinter ngaji dan usahawan,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan kunci pada acara Halaqah Internasional II Buka Luwur Kangjeng Sunan Kudus 1445 Hijriah, melalui sambutan video di Jakarta, Sabtu (22/07/2023).

Pada acara yang mengambil tema “Memakmurkan Peradaban Wali Songo dengan Sentuhan Dunia Halal Indonesia” ini, lebih lanjut Wapres menyampaikan, sebagai salah satu aktor dalam menopang pertumbuhan ekonomi, generasi Gusjigang dapat berperan dalam mewujudkan salah satu cita-cita besar bangsa Indonesia. Yaitu, untuk menjadi pusat halal dunia pada 2024 melalui aspek ekonomi dan keuangan syariah.

“Kita mampu mewujudkan segala cita-cita dengan kerja sama dan ta’awun (kebersamaan). Seluruh aktor ekonomi syariah di negara kita mesti memainkan peran dengan baik, sehingga Indonesia akan menjadi pemain utama ekonomi-keuangan syariah di tingkat global,” imbuh Wapres.

Selain, tambah Wapres, tentunya dari sisi regulasi dan kelembagaan pemerintah juga telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) beserta program-programnya, pada setiap provinsi termasuk Jawa Tengah.

Dengan demikian, Wapres pun mengimbau, agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat tidak hanya untuk umat muslim, tapi juga seluruh masyarakat.

“Saya perlu menekankan kembali, bahwa ekonomi dan keuangan syariah tidaklah eksklusif umat Islam. Bisnis ini dapat menguntungkan siapa saja, terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianut. Sifat inklusif ini yang menjadikan ekonomi syariah berkembang pula di negara-negara non-muslim,” papar Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah, mewujudkan agenda-agenda pembangunan nasional, melalui generasi yang Gusjigang.

“Saya mengajak kita semua untuk merapatkan barisan dalam mewujudkan agenda-agenda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Saya juga meminta agar kita semua berjuang untuk mewujudkan generasi Gusjigang, bukan hanya di Kudus, tapi di seluruh Jawa Tengah dan Nusantara,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Bidang Penelitian dan Pembangunan Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus Abdul Jalil, menyampaikan harapannya agar melalui diskusi yang dilakukan pada halaqah internasional malam ini, dapat menghasilkan gagasan baru serta langkah konkret yang akan membawa Kudus menjadi pemain utama dalam memajukan Indonesia, khususnya melalui ekonomi dan industri syariah.

“Peradaban wali ini, bisa di-setup (dipersiapkan) menjadi bagian dari pariwisata dunia dengan keadaban, dengan potensi, bernama Gusjigang. Kehidupan sosial kita (di Kudus) trilogi nya adalah Gusjigang, bagus laku, pinter ngaji, wasis dagang. Dengan berbekal trilogi itu, Kudus akan bisa mewarnai, bukan hanya menjadi konsumen dunia tapi kita bisa mewarnai dunia,” ungkap Abdul.

Hadir dalam acara ini diantaranya, Ketua Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus Nadjib Hassan, Ulama Malaysia Syeikh Nazrul Naseer Al-Azhari, dan Pengajar pada Fakultas Hukum Monash University Australia Nadirsyah Hosen.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.

(NN/RJP/IKSN) MM

Pangdam XII/Tpr Beri Arahan Serta Serahkan 40 Unit Kendaraan Dinas Untuk Para Babinsa Dalam Kunjungan ke Kodim Katingan

KATINGAN. MM - Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XII/Tanjungpura, Ny. Beti Iwan Setiawan melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 1019/Katingan, Jumat (21/7/2023).

Kehadiran Mayjen TNI Iwan Setiawan beserta rombongan disambut langsung oleh Dandim 1019/Ktg, Letkol Inf Anggun Wuriyanto dan Ketua Persit KCK Cabang LXI Kodim 1019/Ktg, Ny. Tarie Anggun Wuriyanto.

Kedatangan Pangdam XII/Tpr yang juga didampingi Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Bayu Permana ke Kodim 1019/Ktg tersebut untuk menyapa dan bersilaturahmi dengan seluruh prajurit, PNS dan anggota Persit sekaligus memberikan pengarahan. Serta menyerahkan 40 unit kendaraan dinas untuk para Babinsa.

Pangdam XII Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan dalam arahannya menegaskan kepada para Babinsa yang menerima kendaraan dinas agar betul-betul dimanfaatkan untuk pembinaan di wilayah desa binaan yang menjadi tangung jawabnya

"Ini bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk mendukung tugas pokok yang diberikan oleh pimpinan. Kendaraan yang dipertanggung jawabkan kepada kalian," tegas Mayjen TNI Iwan Setiawan.

Selanjutnya Pangdam mengingatkan, bahwa tahun depan negara akan menghadapi pesta demokrasi. Sesuai perintah Panglima TNI dan Kasad, bahwa TNI tidak boleh ikut berpolitik praktis. TNI harus tetap bersikap netral dan loyal terhadap pimpinan.

"Kita tegak lurus kepada Pangdam, kepada Kasad, Panglima TNI dan kepada Presiden Republik Indonesia. Jangan ada yang bermain-main. Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh sekelompok orang tertentu," kata Mayjen TNI Iwan Setiawan mengingatkan. 

(Idam) MM

Warga Desa Satria Jaya Keluhkan Pembangunan Proyek 'Lembu Kali', Sekdes : Tidak Ada Laporan, Papan Proyek Dan Pengaman Lalu-lintas

KABUPATEN BEKASI, MM - Pekerjaan turap yang berlokasi di Rw 03 dan Rw 04 di jalur pengairan dikeluhkan warga yang tinggal dan terimbas oleh penggalian turap yang dianggap masyarakat selain tidak jelas dan tanpa permisi ditambah dengan proses penggalian yang tidak di lengkapi K3 sehingga mengkhawatirkan terjadi kecelakaan bagi para pengguna jalan tersebut. (19/07/2023).

 

Pasalnya pengerjaan pembangunan turap dinilai tak ada kejelasan di karenakan tidak adanya papan proyek yang terpampang sebagaimana seharusnya bagi para pemborong pekerjaan proyek pemerintah daerah lakukan, manakala ada terjadi persoalan di lokasi pekerjaan masyarakat maupun pemerintah setempat dapat menghubungi pihak pemborong pekerjaan tersebut.

 

"Tidak ada pak papan proyek pengerjaan di sepanjang proyek ini pak, yang kami liat sejak di kerjakan sampai saat ini," ungkap warga setempat yang di jumpai di lokasi pada Awak Media. (18/07/2023) siang.

 

" Ini digali lebarnya kurang lebih satu meteran, dalemnya bisa dua meteran, ini enggak ada pengamannya, nanti kalau ada kecelakaan bagaimana menghubungi pemborongnya, sedangkan papan proyeknya juga engga ada di pasang," kata Oman seraya menunjuk galian di samping rumahnya.

 

Selain tidak adanya papan proyek ditambah lagi tidak adanya komunikasi dan sosialisasi pihak pemborong bersama Pemkan Bekasi dalam hal ini PUPR maupun Pengairan bersama pihak Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara yang datang ke warga untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan pekerjaan pembangunan turap yang di anggap warga tanpa permisi dan main gali-gali saja.

 

"Belum ada samapai saat ini, ini mungkin yang kososng-kosong dulu baru nanti komunikasi dengan yang isi, katanya sih, itupun belum jelas," ujar Oman.

 

"Ini juga sama yang punya tanah engga ada rumahnya juga engga izin, belon pada izin sih pak, ya kami warga kecewalahpak,"kata Yano menambahkan.

 

Ditegskan mereka bahwa,"Kami pengennya da komunikasi dari pihak pemborong maupun Pemda Kabupaten, sebab ini pekerjaan pemda Kabupaten, ya paling tidak permisilah kalo kata orang sini mah, jangan main gali-gali aja, kan kita kudu ada persiapan bebenah, yang penting jelas ada sosialisasi atau himbauan ke semua warga disini yang kena imbas penggalian ini," ungkap mereka.

 

Sedangkan Bambang warga Rt 02 - Rw 04 menegaskan bahwa,"Karena ini pemerintah atau Pemda yang bangun saya setuju-setuju saja, cuma cara sosialisasinya itu pegawai ya boleh dikatakan pemborong itu belon ada face to face ataau Door to door ke masyarakat, belon ada komunikasi," terangnya.

 

"Saya kecewanya tidak ada kominikasi dan juga ada pergantian kompensasi kepada warga mau dari pemborongnya atau Pemkab Bekasi yang penting ada pergantian," tegasnya.

Sementara Nunung dan onah warga lainnya menegaskan bahwa," Lha ini kerjaan pemborong kaga jelas, omong kaga apa juga kaga, ya sama ama orang pemerintahannya (Pemkab Bekasi -Red), jadi kaya orang-orangan sawah, lha ora pada ada batokkah,"kata Nunung setengah berteriak.

 

"Emang kaga ada omongannya bang, entu pemborong maen gali-gali aja..samberan kerera..lha pan orang pada susah lewat..mana dualeem emen galiannya, lha entu orang Pemdanya gek ora ada nyang nyampe kesini..jadi pada kaya bukan orang sekolahan..lha pada kerja di Pemda jadi kaya kaga ada otaknya," ungkap Onah menggerutu.

 

Ditanyakan tanggapan masyarakat tentang pemborongnya," Lha entu lagi Pemborong 'Samberan Luek", kerjanya cuman cari untung doaaang, kaga ada tanggung jawabnya," tandasnya dengan suara tinggi dengan mata melotot.

Proyek "Dedemit Kali" Atau "Lembu Kali"

 

Sementara Pihak Desa Satria Jaya, Sekdes Jamaluddin menerangkan bahwa," Oh mengenai pekerjaan yang berlokasi di Dusun II Rw 03 yang jalur pengairan itukan..kurang tahu itu pekerjaan darimana itu..dari Pemda atau darimana itu...soalnya kita belon ada laporan sampai saat ini ke Desa," terangnya.

 

"Kalau penggalian sih ada sekitar seminggu lebih mah, sekitar dua mingguan dah," tambah Sekdes.

 

Disinggung dengan banyaknya keluhan warga setempat terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan turap tersebut.

 

"Ada Pro-Kontra, bagusnya..ya bagus ada pelebaran jalan untuk kepentingan orang banyak, kurang bagusnya itu..enggak ada laporan...tau anggaran darimana," tandas Sekdes.

 

"Terus," lanjutnya,"Kedua terkait turab itu diwilayah Rw 03 ini jangan sepotong-sepotong, tertibin-tertibin sekalian, itu juga tidak ada pembatas pengamanan jalan beresiko bagi pengguna jalan yang terpeleset jatuh masuk galian, itu kita bingung itu.. mangkanya Rt, Rw, Trantib, Kadus, Wakil Kadus pada ngeluh..soalnya enggak ada laporan lagi, entah itu gimana tindak lanjutnya..jangan sepotong-sepotong gitu," papar Jamaluddin.

 

"Kalau informasi ke saya baik dari pemborong maupun Pemkab Bekasi tidak ada sama sekali komunikasi. Seharusnya panjang berapa, lebar berapa warga juga harus tahu kita juga sebagai pegawai juga harus tahu, paling tidakkan di pasang Plang tuh, Plangkan wajib di pasang tuh, darimana-darimana, pekerjaan apa, terus berapanilai pekerjaannya, jadi jelas," tutur Sekdes.

 

"Itu juga terkait galian-galian itukan mengganggu jalan dan bikinmacet, apa lagi tidak ada pembatas, kalau terjadi insiden bagaimana?," tanyanya.

 

Terkait proyek ditegaskan bernama "Dedemit Kali" atau "Lembu Kali"  yang berlokasi di Rw 03 - Rw 04, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi yang dianggap berbahaya selain tidak memiliki keterangan jelas serta tanpa adanya di lengkapi K3, sehingga beresiko bagi para pengguna jalan yang melalui jalur tersebut jatuh masuk lobang galian sedalam kurang lebih dua meter.Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin memberikan himbauan kepada para Pemborong maupun Dinas terkait dan masyarakat.

 

"Himbauannya kepada Kontraktor atau pelaksana pekerjaan, dia harus lapor, kerjasama dengan Pemerintah setempat, Rt, Rw serta Tokoh masyarakat setempat, bagaimana dengan bantaran kali itu, ketertibannya seperti apa, tekhnisnya seperti apa...kan buat kita semua..paling tidak kulunuhun, soan dulu ke Desa, nanti kita tindak lanjuti dengan memberikan arahan kepada Rt-Rw  setempat dan Kadus, Trantib agar nanti biar di kawal. Pertanggungjawabannya juga kan begitu selesai mesti di lakukan pengawasan juga, 

 

kekuatannya berapa, kedalamannya berapa, jadi jangan sampai ketika di turab malah miring, kurang bagus jadinya..itukan jalur alternatif termasuk mengenai berita acara pelimpahankan mesti ke Desa, tapi sampai saat ini tidak ada laporan sama sekali," beber Sekdes.

 

Lanjutnya," Mengenaipelaporan kan masuk ke arsip Desa melalui saya selaku Sekertaris Desa, sebeb sekecil apapun aktifitas Desa wajib di ketahui dan di catat dalam arsip Desa melalui saya Sekertaris Desa, karena tidak ada kejelasan, laporan maupun keterangan, ya bisa di bilang itu Proyek "Dedemit Kali", soalnya deket Kali bae-bae ada 'Lembu", Bisa juga Proyek "Lembu Kali"," tandas Sekdes.

 

"Kami berharap kepada Dinas terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah, tolong di tegur ...jangan setiap tahun selalu seperti ini, jadi di bawah selalu tidak tahu, seperti Rt-Rw..tiba-tiba ada pembangunan jadi "Planga-Plongo", jadi pada bingung bengong,"ujar Sekdes.

 

"Ada ketegasan dari Dinas terkait, Bapak PJ Bupati, kami berharap tolong di tertibkan Dinas-dinas  terkait pembangunan, Kontraktor-kontraktor agar mereka bekerja sesuai aturan," pungkas Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin.

(JLambretta) MM

H Djan Faridz Dan Gandi Sulistiyanto Soeherman Resmi Dilantik Presiden RI Joko Widodo Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

JAKARTA, MM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/07/2023) pagi.

Pelantikan dilandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada para pejabat yang dilantik.

Usai pelantikan, Presiden Joko Widodo beserta tamu undangan lainnya memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik.

Gandi Sulistiyanto sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk Republik Korea, sementara Djan Faridz tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 serta sebagai pembina dari sejumlah media cetak maupun online diantaranya, mediahukumindonesia.com, koranrepublik.com, wartaberitanasional.com,merdekaonline.net dan milleniumonline.website, juga termasuk media kualifikasi Internasional diantaranya, amun-ratv.com dan omikamitv.com.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

 

(DND/UN/IRF/IKSN) MM